Surabaya, 19 November 2026 – Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) nonaktif, Nurkholis, masih memperoleh hak kepegawaian berupa 50 persen gaji meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi perizinan pertambangan. Selain tetap menerima sebagian penghasilan, Nurkholis juga mendapatkan pendampingan hukum selama menjalani proses penyidikan yang ditangani Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur, Indah Wahyuni, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan kepegawaian yang berlaku bagi aparatur sipil negara. Pemerintah provinsi tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah karena perkara yang menjerat Nurkholis belum memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Pemberian hak tersebut tidak mengubah statusnya sebagai tersangka maupun menghentikan proses hukum yang sedang berlangsung.
Indah Wahyuni menerangkan bahwa pembayaran 50 persen gaji kepada Nurkholis tetap dilakukan selama proses hukum berjalan sesuai aturan yang berlaku. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga telah menyediakan pendampingan hukum melalui Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri. Menurutnya, fasilitas tersebut merupakan bagian dari mekanisme perlindungan hukum bagi aparatur yang sedang menghadapi perkara, tanpa mengesampingkan kewenangan aparat penegak hukum. Status pemberhentian sementara berbeda dengan pemberhentian tidak dengan hormat karena keputusan mengenai sanksi kepegawaian lebih lanjut harus mempertimbangkan hasil proses hukum. Oleh karena itu, pemerintah daerah masih menunggu perkembangan perkara sebelum menentukan langkah administratif berikutnya. BKD Jawa Timur menegaskan bahwa pemenuhan hak kepegawaian tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku dan tidak dapat ditafsirkan sebagai bentuk pembenaran terhadap dugaan tindak pidana.
Kasus yang menjerat Nurkholis berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan ketika dirinya menjabat sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkannya sebagai tersangka pada 16 November 2026 setelah menemukan dugaan keterlibatan dalam praktik pungutan liar pada proses penerbitan izin pertambangan serta geologi dan air tanah. Penyidik menduga Nurkholis memerintahkan sejumlah bawahannya meminta uang di luar ketentuan resmi kepada para pemohon perizinan. Nilai keseluruhan pungutan yang terungkap dalam penyidikan mencapai sekitar Rp1,23 miliar, dengan dugaan aliran dana kepada Nurkholis sebesar Rp687,5 juta. Dalam pengembangan perkara, penyidik juga menyita uang tunai senilai Rp615 juta serta emas batangan seberat 50 gram sebagai barang bukti. Nurkholis kemudian ditahan di Cabang Rumah Tahanan Negara Kejati Jawa Timur untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.
Penetapan Nurkholis sebagai tersangka turut mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah untuk menjaga keberlangsungan pelayanan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup. Kepala Dinas Kehutanan Jawa Timur, Jumadi, ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DLH menggantikan Nurkholis yang diberhentikan sementara dari jabatannya. Penunjukan tersebut dilakukan agar kegiatan administrasi, koordinasi program, serta pelaksanaan tugas organisasi tetap berjalan meskipun jabatan kepala dinas belum diisi pejabat definitif. Jumadi akan menjalankan tanggung jawab tambahan tersebut sembari tetap mengemban tugasnya sebagai Kepala Dinas Kehutanan Jawa Timur. BKD menyampaikan bahwa pemerintah provinsi sedang menyiapkan pengisian jabatan definitif melalui mekanisme kepegawaian yang berlaku. Pengisian posisi Kepala DLH ditargetkan dapat diselesaikan sebelum Desember 2026 sehingga kepemimpinan organisasi dapat kembali berjalan secara penuh.
Sementara itu, proses penyidikan dugaan korupsi perizinan di lingkungan Dinas ESDM Jawa Timur masih menjadi perhatian karena melibatkan sejumlah pejabat dan berkaitan langsung dengan pelayanan perizinan kepada masyarakat. Kejaksaan memiliki kewenangan untuk terus mendalami aliran dana, memeriksa pihak terkait, serta melengkapi alat bukti sebelum perkara dilanjutkan ke tahap berikutnya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur di sisi lain berkewajiban memastikan bahwa penanganan kasus tidak mengganggu pelaksanaan pelayanan publik dan program kerja dinas. Pemberian separuh gaji serta bantuan hukum kepada Nurkholis merupakan persoalan administratif yang berjalan terpisah dari proses pembuktian dugaan korupsi di pengadilan. Apabila nantinya terdapat putusan berkekuatan hukum tetap, pemerintah daerah dapat menentukan tindak lanjut status kepegawaiannya sesuai ketentuan perundang-undangan. Perkembangan perkara ini diharapkan memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat pengawasan dan mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam pelayanan perizinan di Jawa Timur.





