Serang, 21 November 2026 – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan komitmennya untuk bergerak cepat dalam memberantas berbagai bentuk kejahatan sejak pertama kali dipercaya memimpin institusi Polri. Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan Silaturahmi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) bersama ulama se-Provinsi Banten yang berlangsung di Polda Banten pada Jumat (20/11/2026). Dalam kesempatan itu, Suyudi menggunakan istilah langsung menggunakan gigi lima untuk menggambarkan langkah cepat yang dilakukannya setelah menjabat sebagai Kapolri. Ia menegaskan tidak ingin menggunakan gigi mundur dalam menghadapi berbagai persoalan kriminalitas yang mengancam keamanan masyarakat. Salah satu perhatian utamanya adalah pemberantasan peredaran narkotika yang dinilai telah menjangkau berbagai lapisan masyarakat dan wilayah Indonesia. Menurutnya, kepolisian harus menunjukkan tindakan nyata melalui operasi penegakan hukum yang terukur dan berkelanjutan. Pernyataan tersebut sekaligus menjadi gambaran mengenai arah kebijakan penegakan hukum yang ingin diperkuat selama masa kepemimpinannya.
Suyudi menjelaskan bahwa pemberantasan narkotika dilakukan dengan menyasar berbagai titik yang selama ini dianggap menjadi jalur peredaran maupun pusat aktivitas jaringan kejahatan. Operasi kepolisian tidak hanya difokuskan pada kawasan permukiman yang terindikasi menjadi lokasi transaksi narkoba, tetapi juga terhadap jalur penyelundupan melalui wilayah perairan dan perbatasan negara. Selain itu, aparat turut membidik laboratorium tersembunyi yang digunakan untuk memproduksi narkotika secara ilegal. Pengawasan terhadap jaringan peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan juga menjadi perhatian karena aktivitas kriminal dapat tetap dikendalikan dari balik penjara. Suyudi turut menyinggung penindakan terhadap kawasan penanaman ganja ilegal di Aceh dan sejumlah wilayah Sumatera. Ia menilai pemberantasan narkotika harus dilakukan secara menyeluruh agar jaringan yang telah terbentuk tidak mudah kembali beroperasi. Langkah tersebut membutuhkan koordinasi antarsatuan kepolisian serta kerja sama dengan lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pengawasan perbatasan dan penanganan narkotika.
Dalam pemaparannya, Suyudi mengklaim bahwa kepolisian telah berhasil menyita sekitar 600 ton narkotika selama periode kepemimpinannya. Ia menyebut jumlah tersebut sebagai pencapaian yang sangat besar dan bahkan berpotensi menjadi salah satu catatan penting dalam pemberantasan narkoba. Namun, klaim mengenai jumlah sitaan tersebut tetap memerlukan rincian resmi mengenai jenis barang bukti, periode penindakan, dan metode penghitungan untuk memastikan kesesuaiannya dengan data penegakan hukum. Suyudi juga menyampaikan rencana pemusnahan barang bukti narkotika dalam jumlah besar pada 25 November 2026 dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, penindakan terhadap jaringan narkotika merupakan bagian dari upaya melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari dampak penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Peredaran narkotika dinilai tidak hanya menimbulkan persoalan kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan tindak pidana lain yang dapat mengganggu keamanan lingkungan. Karena itu, penanganannya membutuhkan pendekatan yang menggabungkan penegakan hukum, pencegahan, rehabilitasi, serta edukasi masyarakat.
Selain narkotika, Kapolri turut menyoroti pemberantasan kejahatan berbasis teknologi digital yang semakin berkembang di Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa kepolisian telah menangani sejumlah kasus perjudian daring dengan nilai transaksi yang disebut mencapai ratusan miliar rupiah. Penindakan terhadap aktivitas tersebut menjadi bagian dari upaya memutus jaringan kejahatan yang memanfaatkan kemudahan transaksi dan komunikasi melalui internet. Suyudi juga menyampaikan bahwa tim kepolisian telah diberangkatkan ke Filipina untuk menangani jaringan penipuan daring yang melibatkan warga negara Indonesia. Menurutnya, sejumlah pelaku yang beroperasi di luar negeri diduga menyasar masyarakat Indonesia sebagai korban. Kepolisian berencana membawa para tersangka kembali ke Indonesia untuk menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Upaya tersebut memperlihatkan pentingnya kerja sama lintas negara dalam menghadapi kejahatan digital yang tidak lagi terbatas oleh wilayah administratif maupun batas geografis.
Dalam kegiatan bersama para ulama, Suyudi juga menekankan pentingnya kerja sama antara kepolisian dan tokoh agama untuk menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Ia memandang ulama dan aparat kepolisian memiliki peran yang saling melengkapi dalam membangun kehidupan sosial yang aman dan menjunjung nilai kebaikan. Menurutnya, penegakan hukum harus dilaksanakan secara profesional, proporsional, dan berkeadilan agar tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat. Kepolisian juga dituntut menjaga etika serta menghindari penyalahgunaan kewenangan dalam setiap tindakan yang dilakukan. Komitmen bergerak cepat dalam memberantas kejahatan perlu diimbangi dengan pengawasan internal dan penghormatan terhadap hak setiap warga negara. Keberhasilan program kepolisian pada akhirnya tidak hanya dapat diukur melalui banyaknya penangkapan atau barang bukti yang disita, tetapi juga melalui peningkatan rasa aman dan kepercayaan masyarakat. Melalui pendekatan penegakan hukum yang tegas sekaligus akuntabel, Suyudi berharap institusi Polri dapat memberikan perlindungan dan pelayanan yang semakin baik kepada seluruh masyarakat Indonesia.





