Pusat Peningkatan Karir SDM & Kerjasama Universitas Medan Area

🧾 Situasi Korupsi Terkini di Indonesia

1. Skandal Besar: Kasus Pertamina dan Pengadaan Chromebook

  • Skandal Pertamina (Rp193,7 triliun / US$12 miliar) melibatkan impor bahan bakar fosil berkualitas rendah, penggelembungan harga, dan praktik nepotisme dalam tender. Sebanyak tujuh pejabat termasuk CEO dari Pertamina Patra Niaga ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung pada Februari 2025 East Asia Forum+2Wikipedia+2Wikipedia+2.

  • Kasus Chromebook Rp9,9 triliun, di mana Kejaksaan Agung menyelidiki pengadaan laptop murid secara sistemik oleh Kementerian Pendidikan. Ini menunjukkan lemahnya fungsi konsultasi teknis dan dugaan pemborosan serius negara Wikipedia.

  • Skandal ekspor minyak sawit: Wilmar Group dan perusahaan terkait menyetor Rp11,8 triliun ke kas negara pasca penyidikan terkait suap untuk memperoleh izin ekspor. Hakim lokal juga telah ditangkap karena menerima suap sebesar Rp60 miliar Reuters.

2. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia

  • Indonesia memperoleh skor 37/100 dalam Corruption Perceptions Index 2024, menempatkan negara dalam tingkat tinggi korupsi dengan rangking 99 dari 180—artinya belum terjadi penguatan signifikan dalam persepsi publik terhadap integritas institusi Transparency.org.

  • Riset Freedom House membunyikan alarm bahwa ketegangan antar lembaga pengawas (KPK, kepolisian, kejaksaan) melemahkan efektivitas pemberantasan korupsi, terutama dalam ranah legislatif dan yudikatif Sustain Indonesia+5Freedom House+5Anti Korupsi+5.

🔧 Upaya Pemerintah dan KPK dalam Menanggulangi Korupsi

A. Strategi Pencegahan Berskala Nasional

  • Stranas PK 2025–2026, dipimpin oleh KPK dan Kementerian PANRB, mencakup 15 aksi pencegahan korupsi meliputi reformasi digital birokrasi, transparansi perizinan, dan tata niaga yang bersih. Fokus utama termasuk digitalisasi pemerintah dan standardisasi layanan publik demi meminimalisir peluang korupsi di lembaga negara KPK+5Kantor Staf Presiden+5Kemenpan RB+5.

  • KPK juga meluncurkan Indikator MCP 2025 sebagai alat pengawasan internal di tingkat daerah dan kementerian untuk menutup celah korupsi tertutup KPK.

B. Penguatan Kapasitas Penegakan Hukum

  • Kejaksaan Agung terus menindak kasus besar seperti Pertamina dan Chromebook. Penahanan pelaku kasus Trikasih Lembong (Mendag periode 2015–16) dengan hukuman 4,5 tahun karena kerugian negara Rp600 miliar menunjukkan tindak lanjut konkret atas kasus lama Reuters.

  • Kerja sama peningkatan kapasitas investigasi dilakukan lewat pelatihan KPK bersama UNODC dan lembaga global lainnya unodc.org+1KPK+1.

C. Langkah Internasional dan Reformasi Sistemik

  • Pemerintah telah mengajukan diri untuk bergabung dalam OECD Anti‑Bribery Convention, langkah ini merupakan bagian dari proses akreditasi OECD sebagai strategi memperkuat kerangka hukum anti-suap lintas batas dan integritas sektor keuangan indonesiabusinesspost.com+2East Asia Forum+2oecd.org+2.

  • PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) terus memperluas pengawasan transaksi mencurigakan—sebagai bagian dari intervensi perlindungan aset negara dan pencegahan pencucian uang Wikipedia.

💡 Tantangan dan Kritik

  • Masyarakat sipil menyuarakan bahwa pemberantasan korupsi masih sangat bergantung pada agenda politik dan rentan terhadap intervensi politik atau judicial harassment, terutama terhadap pelapor kasus zakat di Jawa Barat Kemenpan RB+3Anti Korupsi+3Anti Korupsi+3.

  • ICW mencatat lemahnya transparansi dalam proses penanganan kasus KPK dan kejaksaan, di mana informasi publik sulit diakses dan rawan diselewengkan menjadi alat tawar politik Anti Korupsi.

  • Munculnya zona integritas penjara sebagai bentuk reformasi birokrasi untuk mencegah korupsi di lembaga pemasyarakatan—meski sudah diterapkan oleh 128 unit, evaluasi mandiri masih dinilai perlu diperbaiki u4.no.

🧭 Kesimpulan

Korupsi di Indonesia masih menjadi isu serius dan tersentral di berbagai sektor—pelayanan publik, bisnis, dan kebijakan strategis. Meskipun begitu, pemerintah dan KPK telah meluncurkan sejumlah reformasi sistemik dan strategi penegakan hukum, termasuk implementasi digitalisasi, skala sanksi besar, kerjasama global, hingga peluncuran Stranas PK.

Namun tantangan besar tetap ada: budaya korupsi yang mengakar, akuntabilitas hukum yang lemah, dan pelemahan akses informasi publik. Keberhasilan agenda anti-korupsi tergantung pada transparansi, kapabilitas lembaga independen, serta keterlibatan aktif masyarakat sipil—terutama generasi muda yang kritis dan memerlukan ruang untuk mengadvokasi integritas.