newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 9 November 2026 – Nama pengacara Don Ritto kembali menjadi perhatian dalam pembahasan penanganan dua perkara yang diusut Kejaksaan Agung ketika Febrie Adriansyah menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus. Don Ritto disebut menerima pembayaran jasa hukum dengan total sekitar Rp14,4 miliar dari dua perusahaan yang berkaitan dengan perkara tersebut. Informasi mengenai besarnya honorarium itu menimbulkan perhatian terhadap hubungan antara pendampingan hukum dan proses penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum. Nilai pembayaran tersebut menjadi salah satu hal yang perlu ditelusuri untuk mengetahui dasar kontrak, bentuk pekerjaan, serta tujuan transaksi. Meski demikian, penerimaan honorarium oleh seorang advokat tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana tanpa pemeriksaan terhadap bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Pembayaran jasa hukum yang menjadi sorotan berasal dari dua perusahaan, yakni Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan PT Intisumber Bajasakti. Berdasarkan informasi yang mengemuka dalam pembahasan perkara, LPEI memiliki kontrak pendampingan hukum dengan DR Law Firm yang dikaitkan dengan Don Ritto. Nilai kontrak tersebut disebut mencapai Rp7,925 miliar untuk pekerjaan yang berkaitan dengan penanganan persoalan hukum perusahaan. Sementara itu, PT Intisumber Bajasakti disebut mengeluarkan biaya pendampingan hukum sebesar Rp6,5 miliar. Jika digabungkan, kedua nilai tersebut mencapai Rp14,425 miliar atau dibulatkan menjadi sekitar Rp14,4 miliar.
Sorotan terhadap pembayaran tersebut berkaitan dengan status kedua perusahaan yang pernah berhubungan dengan penanganan perkara di lingkungan Kejaksaan Agung. Dalam perkara yang melibatkan perusahaan atau lembaga keuangan, penggunaan jasa advokat merupakan praktik yang diperbolehkan sepanjang dilakukan sesuai ketentuan hukum. Pendampingan dapat mencakup pemeriksaan dokumen, penyusunan pendapat hukum, hingga pemberian bantuan selama proses penyidikan dan persidangan. Namun, besarnya nilai kontrak dapat menjadi objek pemeriksaan apabila muncul dugaan bahwa pembayaran tersebut tidak sepenuhnya berkaitan dengan pekerjaan profesional. Karena itu, penelusuran dokumen perjanjian dan bukti pelaksanaan pekerjaan menjadi penting untuk menentukan sifat sebenarnya dari transaksi yang dipersoalkan.
Persidangan perkara dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Senin (9/11/2026) menghadirkan dua saksi yang menjelaskan transaksi tersebut. Mereka adalah mantan anggota Dewan Direktur LPEI Rijani Tirtoso Bondan dan Vice President PT Intisumber Bajasakti Tan Hendy Taizar. Rijani membenarkan bahwa LPEI menjalin kontrak dengan DR Law Firm melalui surat perintah kerja dalam periode 28 April hingga 28 September 2021. Ia menjelaskan bahwa nilai Rp7,925 miliar merupakan rekapitulasi biaya pendampingan hukum yang disusun oleh divisi legal perusahaan. Keterangan tersebut disampaikan ketika jaksa meminta penjelasan mengenai dokumen kontrak serta proses penunjukan kantor hukum Don Ritto.
Sementara itu, Tan Hendy Taizar memberikan keterangan mengenai kontrak pendampingan hukum PT Intisumber Bajasakti dalam perkara dugaan korupsi impor besi dan baja. Ia menjelaskan bahwa nilai Rp6,5 miliar dibagi menjadi dua bagian, yakni Rp1,5 miliar untuk tahap penyidikan dan Rp5 miliar untuk pendampingan selama persidangan. Tan mengaku sempat meminta waktu untuk mempertimbangkan penawaran biaya sebelum akhirnya menyetujui kontrak tersebut. Dalam keterangannya, ia juga menyebut bahwa perusahaan tetap dijatuhi hukuman dalam perkara korupsi yang dihadapinya. Fakta tersebut menjadi bagian dari pemeriksaan jaksa untuk mengetahui layanan yang diberikan DR Law Firm serta kaitannya dengan penanganan perkara.
Dalam persidangan yang sama, jaksa turut mendalami aliran dana yang sebelumnya telah diuraikan dalam surat dakwaan terhadap Febrie Adriansyah, Don Ritto, dan Nurman Herin. Dakwaan menyebut sejumlah penerimaan yang dikaitkan dengan LPEI serta PT Intisumber Bajasakti, meskipun nilai transaksi yang dirinci tidak sepenuhnya sama dengan total kontrak jasa hukum yang diterangkan para saksi. Perbedaan tersebut menjadi hal yang perlu diperjelas melalui pemeriksaan dokumen keuangan dan keterangan pihak terkait. Don Ritto sebelumnya membantah anggapan bahwa pembayaran kepada kantor hukumnya merupakan hasil tindak pidana. Ia menyatakan bahwa dana tersebut berasal dari jasa advokat yang memiliki dasar kontrak, tagihan, dan administrasi perpajakan.
Terungkapnya kontrak senilai Rp14,425 miliar tersebut menambah fakta yang diperiksa dalam persidangan dugaan TPPU yang melibatkan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah. Jaksa masih harus membuktikan apakah transaksi yang dipersoalkan memiliki hubungan dengan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan. Di sisi lain, para terdakwa memiliki hak untuk menyampaikan pembelaan, menguji keterangan saksi, dan menghadirkan alat bukti yang mendukung posisi mereka. Majelis hakim akan menilai seluruh fakta persidangan sebelum menentukan apakah unsur pidana yang didakwakan benar-benar terpenuhi. Kelanjutan persidangan diharapkan dapat memperjelas asal-usul pembayaran, pelaksanaan jasa pendampingan hukum, serta hubungan antara transaksi tersebut dan perkara korupsi yang ditangani Kejaksaan Agung.
