newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 24 September 2026 – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri mendorong penguatan sistem pangan lokal melalui pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Pembahasan tersebut dilakukan melalui forum yang membahas strategi percepatan implementasi MBG dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing wilayah. Pemerintah menilai pelaksanaan program di daerah 3T tidak dapat sepenuhnya menggunakan pendekatan yang sama dengan daerah lain. Kondisi geografis, sosial, ekonomi, infrastruktur, serta tingkat kemahalan wilayah perlu menjadi pertimbangan. Pemanfaatan pangan lokal dinilai dapat membantu menjawab sebagian tantangan tersebut.
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menekankan perlunya pendekatan yang adaptif dan inklusif dalam menjalankan MBG di wilayah 3T. Percepatan program membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai lembaga terkait. BSKDN mendorong sinergi program, data, dan pembinaan yang melibatkan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, serta Badan Gizi Nasional. Koordinasi tersebut diperlukan karena masing-masing wilayah memiliki kondisi dan kebutuhan yang berbeda. Kebijakan yang disusun diharapkan dapat menyesuaikan dengan situasi nyata di lapangan.
Penguatan pangan lokal menjadi salah satu bagian penting karena MBG tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat. Program tersebut juga dapat digunakan untuk memperkuat kapasitas produksi pangan masyarakat di daerah. Komoditas yang tersedia secara lokal dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan selama memenuhi persyaratan gizi, mutu, dan keamanan pangan. Pendekatan ini berpotensi mengurangi ketergantungan terhadap pasokan yang harus didatangkan dari wilayah jauh. Rantai distribusi yang lebih pendek juga dapat membantu menghadapi tantangan logistik di kawasan terpencil.
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal melihat MBG memiliki peluang untuk mendorong pengembangan sistem pangan di wilayah 3T. Salah satu pendekatan yang dikembangkan adalah memperkuat peran penggerak lokal di tingkat desa untuk membantu masyarakat mengembangkan pertanian dan pengolahan pangan. Papua menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian dalam pengembangan pendekatan tersebut. Potensi pangan setiap daerah dapat dipetakan agar produksi masyarakat memiliki hubungan dengan kebutuhan program. Dengan demikian, MBG dapat memberikan dampak yang lebih luas terhadap pembangunan ekonomi setempat.
Pelibatan petani, nelayan, peternak, UMKM, koperasi, dan badan usaha milik desa juga dinilai penting dalam rantai pasok MBG. Pengadaan bahan pangan dari produsen setempat dapat menciptakan pasar yang lebih pasti bagi hasil produksi masyarakat. Perputaran anggaran program di tingkat lokal berpotensi meningkatkan aktivitas ekonomi sekaligus mendorong masyarakat meningkatkan kapasitas produksinya. Namun, keterlibatan pemasok lokal tetap perlu memenuhi standar keamanan dan kualitas bahan pangan. Pengawasan diperlukan agar tujuan pemberdayaan ekonomi berjalan seiring dengan perlindungan penerima manfaat.
Tantangan logistik menjadi salah satu persoalan utama dalam menjalankan MBG di daerah 3T. Jarak antardaerah, keterbatasan sarana transportasi, kondisi cuaca, dan tingginya biaya distribusi dapat memengaruhi ketersediaan bahan pangan. Karena itu, model penyediaan dan distribusi perlu disesuaikan dengan karakter geografis masing-masing wilayah. Pemanfaatan ikan di daerah dengan produksi perikanan melimpah atau komoditas pertanian setempat dapat menjadi salah satu bentuk adaptasi. Standar nasional mengenai kandungan gizi, keamanan pangan, dan akuntabilitas tetap perlu dipertahankan dalam penerapannya.
BSKDN Kemendagri berharap pembahasan tersebut menghasilkan strategi yang dapat mempercepat MBG sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat di daerah 3T. Keberhasilan program akan bergantung pada kemampuan pemerintah mengintegrasikan kebutuhan gizi dengan potensi produksi pangan setiap wilayah. Penguatan data dan koordinasi lintas lembaga juga diperlukan untuk menentukan kebutuhan serta kapasitas pasokan secara lebih akurat. Dengan memprioritaskan sumber pangan lokal, manfaat MBG diharapkan tidak berhenti pada penyediaan makanan bagi penerima. Program tersebut juga dapat menjadi penggerak pemberdayaan ekonomi dan penguatan sistem pangan di wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses.
