newssportsaz_0q4zf1
Jembrana, 25 Agustus 2026 – Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan sekaligus melakukan groundbreaking Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas total 100 gigawatt peak (GWp) di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali. Peresmian tersebut menjadi langkah awal pemerintah dalam membangun kapasitas energi surya secara besar-besaran sebagai bagian dari strategi memperkuat kemandirian dan ketahanan energi nasional. Prabowo memimpin peluncuran secara langsung dari Monumen Operasi Lintas Laut Jawa-Bali, sementara sejumlah proyek lain terhubung dalam rangkaian peresmian secara hybrid. Pemerintah menargetkan pembangunan kapasitas PLTS 100 GWp tersebut dapat direalisasikan dalam waktu tiga tahun.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menekankan besarnya skala program yang mulai dijalankan pemerintah. Ia membandingkan target PLTS 100 GWp dengan kapasitas seluruh pembangkit listrik Indonesia yang saat ini berada di kisaran 88 GW. Menurutnya, pembangunan pembangkit tenaga surya dengan kapasitas yang lebih besar dari total kapasitas listrik nasional saat ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mempercepat transformasi sektor energi. Prabowo juga menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin program tersebut berhenti sebagai rencana, tetapi harus benar-benar diwujudkan melalui pembangunan yang terukur.
Tahap pertama program tersebut mencakup pembangunan 14 proyek PLTS dengan total kapasitas sekitar 5,34 GWp. Proyek-proyek tersebut tersebar di sejumlah wilayah, antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau. Pelaksanaannya dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari pembangunan, groundbreaking, peresmian, hingga persiapan tender. Pemerintah kemudian akan meningkatkan kapasitas secara bertahap hingga mencapai target nasional 100 GWp.
Bali menjadi salah satu titik penting dalam pelaksanaan tahap awal program tersebut. Di Gilimanuk, pembangunan PLTS dikembangkan di atas lahan sekitar 320 hektare. Proyek tahap awal di lokasi tersebut dirancang dengan kapasitas 300 MWp dan dilengkapi sistem penyimpanan energi menggunakan Battery Energy Storage System atau BESS berkapasitas 1.000 MWh. Teknologi penyimpanan tersebut memungkinkan energi yang dihasilkan panel surya pada siang hari disimpan dan digunakan kembali ketika produksi listrik dari matahari menurun, termasuk pada sore hingga malam hari.
Pengembangan PLTS tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dalam sistem kelistrikan Bali. Energi matahari yang tersedia melimpah dapat dimanfaatkan sebagai sumber listrik domestik sehingga kebutuhan terhadap bahan bakar yang harus didatangkan dari luar dapat ditekan. Pergeseran tersebut juga sejalan dengan upaya pemerintah meningkatkan porsi energi baru dan terbarukan dalam bauran energi nasional. Bagi Bali, pengembangan energi bersih juga dinilai relevan dengan citra daerah tersebut sebagai destinasi wisata yang mengedepankan kelestarian lingkungan.
Program PLTS 100 GWp tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan listrik di wilayah yang sudah memiliki jaringan energi memadai. Pemerintah juga menargetkan program tersebut dapat menjangkau desa-desa yang selama ini belum mendapatkan akses listrik. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa wilayah dan desa yang belum teraliri listrik akan menjadi salah satu sasaran pengembangan program tersebut. Dengan demikian, pembangunan pembangkit energi surya diharapkan tidak hanya memperkuat sistem energi nasional, tetapi juga memperluas pemerataan akses listrik bagi masyarakat.
Pemerintah membagi pengembangan program tersebut ke dalam beberapa tahap. Tahap pertama ditargetkan mencapai 17 GWp, kemudian dilanjutkan dengan kapasitas 18 GWp pada tahap berikutnya dan 30 GWp pada tahap selanjutnya. Pelaksanaan secara bertahap diperlukan karena pembangunan pembangkit dalam skala besar membutuhkan kesiapan lahan, jaringan transmisi, investasi, teknologi, serta sistem penyimpanan energi. Pemerintah juga perlu memastikan pembangunan pembangkit baru dapat terintegrasi dengan sistem kelistrikan yang sudah berjalan.
Potensi energi surya Indonesia menjadi salah satu alasan pemerintah mendorong percepatan program tersebut. Indonesia memiliki potensi energi surya yang sangat besar, tetapi pemanfaatannya masih relatif kecil dibandingkan kapasitas yang tersedia. Pemerintah ingin mengubah kondisi tersebut dengan mempercepat pembangunan pembangkit tenaga surya di berbagai wilayah. Pengembangan PLTS secara masif juga diharapkan dapat menciptakan ekosistem industri baru yang mencakup produksi panel surya, baterai, peralatan pendukung, hingga pengembangan jaringan kelistrikan.
Dari sisi ekonomi, pembangunan PLTS 100 GWp diproyeksikan memberikan dampak yang lebih luas daripada sekadar penambahan kapasitas pembangkit. Program tersebut berpotensi menarik investasi, meningkatkan aktivitas industri, dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Pemerintah juga mendorong penguatan industri solar photovoltaic atau solar PV di dalam negeri agar pembangunan pembangkit tidak sepenuhnya bergantung pada produk dan teknologi dari luar. Pengembangan industri pendukung akan menjadi bagian penting untuk memastikan manfaat ekonomi dari transisi energi dapat dirasakan di dalam negeri.
Kehadiran sistem penyimpanan energi juga menjadi faktor penting dalam pengembangan PLTS skala besar. Produksi listrik dari tenaga surya sangat bergantung pada keberadaan sinar matahari sehingga produksinya tidak berlangsung sepanjang waktu. Baterai memungkinkan energi yang dihasilkan ketika matahari bersinar disimpan untuk digunakan pada periode ketika produksi menurun. Teknologi tersebut dapat membantu menjaga kestabilan pasokan listrik sekaligus mengurangi kebutuhan penggunaan pembangkit berbahan bakar fosil sebagai penyangga.
Pemerintah juga mengaitkan program tersebut dengan agenda pengurangan penggunaan pembangkit listrik berbahan bakar diesel. Pada 2026, pemerintah menargetkan pembangunan PLTS sebesar 30 GWp sekaligus melakukan penghentian sejumlah pembangkit listrik tenaga diesel. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak dalam sistem kelistrikan. Penggunaan sumber energi terbarukan diharapkan dapat menekan biaya pembangkitan dalam jangka panjang sekaligus mengurangi emisi yang dihasilkan dari penggunaan bahan bakar fosil.
Bagi Bali, proyek Gilimanuk memiliki arti strategis karena menjadi bagian dari upaya mewujudkan kemandirian energi daerah. Pemerintah daerah sebelumnya telah mendorong konsep Bali Energi Bersih sehingga pengembangan PLTS dapat menjadi salah satu instrumen untuk mewujudkan kebijakan tersebut. Penggunaan lahan negara yang tidak produktif untuk pembangunan pembangkit juga diharapkan memberikan manfaat ekonomi sekaligus meningkatkan pemanfaatan aset yang tersedia. Pengembangan energi bersih tersebut dapat berjalan beriringan dengan sektor pariwisata yang menjadi salah satu kekuatan utama Bali.
Meski target 100 GWp sangat besar, pemerintah menyatakan pembangunan akan dilakukan secara bertahap dan terukur. Kesiapan jaringan listrik menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan agar tambahan pembangkit tidak menimbulkan masalah dalam sistem kelistrikan. Selain itu, pemerintah perlu memastikan proyek memiliki pembiayaan yang berkelanjutan serta skema investasi yang menarik bagi pelaku usaha. Pengembangan proyek juga membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, PLN, pelaku industri, serta investor.
Groundbreaking yang dilakukan Prabowo di Gilimanuk menjadi penanda dimulainya agenda besar transformasi energi Indonesia. Dari tahap awal sebesar 5,34 GWp, pemerintah akan terus meningkatkan kapasitas hingga mencapai 100 GWp. Target tersebut diharapkan dapat selesai dalam tiga tahun sehingga pada 2029 Indonesia memiliki tambahan kapasitas energi surya dalam skala yang jauh lebih besar. Program ini sekaligus diarahkan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, memperluas akses listrik, memperkuat industri energi bersih, dan menciptakan peluang ekonomi baru.
Dengan diluncurkannya Program PLTS 100 GWp, pemerintah menempatkan energi surya sebagai salah satu tumpuan penting dalam strategi kemandirian energi nasional. Prabowo menegaskan target pembangunan harus diwujudkan dalam waktu tiga tahun, sementara proyek awal mulai bergerak di sejumlah wilayah termasuk Gilimanuk, Jembrana. Keberhasilan program tersebut nantinya akan sangat bergantung pada konsistensi pembangunan, kesiapan infrastruktur, investasi, teknologi penyimpanan, dan kemampuan mengintegrasikan pembangkit baru ke dalam sistem kelistrikan nasional. Jika seluruh tahapan dapat berjalan sesuai rencana, proyek ini akan menjadi salah satu perubahan terbesar dalam arah pengembangan energi Indonesia menuju sumber listrik yang lebih bersih dan mandiri.
