newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 8 September 2026 – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan penyaluran bantuan perbaikan rumah rusak ringan dan sedang bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat hampir seluruhnya selesai. Perkembangan tersebut disampaikan setelah pemerintah mengevaluasi proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang terus berjalan di tiga provinsi tersebut. Untuk rumah kategori rusak ringan, pemerintah memberikan bantuan stimulan sebesar Rp15 juta, sedangkan pemilik rumah dengan kerusakan sedang memperoleh Rp30 juta. Berdasarkan laporan yang diterima Mendagri, sebagian besar bantuan untuk kedua kategori tersebut sudah dibayarkan kepada masyarakat. Pemerintah kini semakin memusatkan perhatian pada penyelesaian rumah rusak berat dan pembangunan hunian tetap bagi warga yang kehilangan tempat tinggal. Tahapan tersebut menjadi bagian penting dalam mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat setelah bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah Sumatera sejak akhir 2025.
Tito menjelaskan penanganan sektor perumahan dilakukan menggunakan beberapa skema yang disesuaikan dengan tingkat kerusakan dan kondisi lahan masyarakat. Warga yang rumahnya mengalami kerusakan ringan maupun sedang memperoleh bantuan agar dapat melakukan perbaikan dan kembali menempati tempat tinggal mereka. Sementara itu, penanganan rumah rusak berat membutuhkan pendekatan berbeda karena sebagian bangunan sudah tidak memungkinkan diperbaiki. Untuk warga yang masih memiliki lahan aman di lokasi semula, pembangunan hunian tetap dapat dilakukan melalui skema in situ atau dibangun kembali di atas tanah milik masyarakat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menjadi salah satu instansi yang menangani pembangunan rumah melalui skema tersebut. Pemerintah berharap pembagian tugas yang jelas dapat mempercepat penyelesaian hunian tanpa membuat warga menunggu terlalu lama.
Perkembangan penyaluran bantuan juga tercermin dari laporan rehabilitasi pascabencana yang disampaikan pemerintah hingga awal September 2026. Nilai transfer bantuan untuk rumah rusak ringan dan sedang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat per 6 September tercatat telah mencapai sekitar Rp703,017 miliar. Dana tersebut digunakan sebagai bantuan stimulan agar masyarakat dapat segera memperbaiki rumah sesuai kategori kerusakan yang telah diverifikasi. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam proses pendataan karena pencairan membutuhkan kepastian mengenai identitas penerima, lokasi rumah, dan tingkat kerusakan bangunan. Proses verifikasi harus dilakukan secara cermat agar bantuan diterima masyarakat yang memang memenuhi persyaratan. Di sisi lain, pemerintah terus mendorong daerah mempercepat penyelesaian administrasi sehingga masyarakat yang datanya sudah memenuhi ketentuan tidak harus menunggu terlalu lama.
Untuk rumah rusak berat, pembangunan hunian tetap kini menjadi salah satu pekerjaan utama dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah mencatat terdapat sekitar 27.809 unit hunian tetap yang diusulkan untuk masyarakat terdampak di tiga provinsi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 14.897 unit telah melalui proses reviu dan dinyatakan siap memasuki tahapan pembangunan. Hingga perkembangan terakhir, sebanyak 1.055 unit telah masuk proses pembangunan, terdiri atas 841 unit yang sudah selesai dan 214 unit lainnya masih dikerjakan. Angka tersebut menunjukkan pembangunan hunian permanen mulai bergerak, meskipun masih terdapat pekerjaan besar untuk menyelesaikan seluruh kebutuhan yang telah diusulkan. Koordinasi antara BNPB, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga lainnya terus diperkuat agar pembangunan dapat dipercepat.
Tito mengatakan ratusan rumah rusak berat yang dibangun kembali secara in situ telah diselesaikan di sejumlah kabupaten pada tiga provinsi terdampak. Skema tersebut dinilai dapat mempercepat pemulihan karena masyarakat tidak perlu menunggu tersedianya kawasan relokasi apabila tanah yang mereka miliki masih dinyatakan aman untuk ditempati. Namun, pemerintah tetap harus memastikan pembangunan dilakukan dengan standar rumah yang lebih aman dan sesuai karakter risiko bencana di wilayah masing-masing. Rumah yang dibangun kembali tidak hanya ditujukan menggantikan bangunan lama, tetapi diharapkan memberikan perlindungan lebih baik apabila bencana serupa kembali terjadi. Pendekatan rehabilitasi dan rekonstruksi karena itu diarahkan menggunakan prinsip membangun kembali secara lebih baik dan lebih tangguh. Pemerintah juga perlu memastikan akses terhadap air bersih, listrik, jalan, dan fasilitas dasar tetap tersedia setelah rumah selesai dibangun.
Penanganan berbeda diberikan kepada masyarakat yang rumahnya hanyut, tertimbun, berada di sekitar jurang, atau menempati kawasan yang dinilai tidak aman untuk pembangunan kembali. Bagi kelompok tersebut, pemerintah menyiapkan skema relokasi dengan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan lahan yang aman dan memiliki kepastian hukum. Setelah lahan tersedia, pembangunan hunian tetap komunal dapat dilakukan bersama instansi pemerintah yang memiliki kewenangan di sektor perumahan. Penentuan lokasi relokasi menjadi tahapan penting karena pemerintah tidak ingin masyarakat dipindahkan ke tempat yang justru menyulitkan mereka mengakses pekerjaan, sekolah, fasilitas kesehatan, maupun pusat kegiatan ekonomi. Faktor keamanan dari potensi bencana juga harus menjadi pertimbangan utama sebelum konstruksi dimulai. Pemerintah daerah karena itu diminta mempercepat penyelesaian persoalan lahan tanpa mengurangi ketelitian terhadap aspek keselamatan dan legalitas.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebelumnya menyiapkan sekitar Rp2,2 triliun untuk mendukung percepatan pembangunan hunian tetap pascabencana Sumatera. Pembangunan huntap komunal dirancang menggunakan teknologi rumah yang memungkinkan proses konstruksi dilakukan lebih cepat sekaligus memperhatikan ketahanan bangunan. Untuk sejumlah kawasan di Aceh dan Sumatera Utara, pemerintah menyiapkan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat, sedangkan pembangunan di Sumatera Barat dapat menggunakan bata interlock presisi. Kementerian PKP juga menyiapkan personel pendukung di masing-masing provinsi untuk membantu pelaksanaan pembangunan. Proses pengadaan telah berjalan dan konstruksi di sejumlah lokasi ditargetkan mulai dilaksanakan pada September 2026. Percepatan tersebut diharapkan meningkatkan jumlah hunian permanen yang dapat segera ditempati masyarakat sebelum memasuki tahapan pemulihan berikutnya.
Selain pembangunan oleh pemerintah, penyediaan hunian tetap juga melibatkan skema gotong royong dengan berbagai pihak. Salah satu program yang berjalan menargetkan pembangunan 2.603 unit rumah, terdiri atas 1.103 unit di Sumatera Utara, 1.000 unit di Aceh, dan 500 unit di Sumatera Barat. Pembangunan melalui skema tersebut ditargetkan dapat diselesaikan pada Oktober 2026 sehingga mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian bagi masyarakat terdampak. Pemerintah memandang kolaborasi sebagai salah satu cara memperbesar kapasitas pembangunan karena kebutuhan rumah permanen mencapai puluhan ribu unit. Meski melibatkan berbagai pihak, standar keamanan bangunan, penentuan penerima, serta kesiapan fasilitas pendukung tetap harus menjadi perhatian. Hunian yang selesai dibangun juga harus benar-benar ditempati dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana.
Sebelum pembangunan hunian permanen dipercepat, pemerintah telah menyelesaikan sebagian besar kebutuhan hunian sementara bagi masyarakat. Pada pertengahan Juni 2026, pembangunan huntara di tiga provinsi telah mencapai sekitar 97 persen dan sebagian besar masyarakat tidak lagi tinggal di tenda pengungsian. Di Sumatera Barat, warga terdampak bahkan telah meninggalkan tenda sejak beberapa waktu sebelumnya, sementara kondisi pengungsian di sejumlah wilayah Aceh dan Sumatera Utara juga semakin tertangani. Pemerintah turut menyediakan pilihan bagi warga yang belum dapat menempati hunian permanen, termasuk hunian sementara maupun bantuan biaya bagi mereka yang memilih tinggal bersama keluarga. Pendekatan tersebut diperlukan karena kebutuhan setiap keluarga berbeda selama menunggu pembangunan rumah selesai. Dengan berkurangnya warga yang tinggal di tenda, fokus pemerintah kini bergeser semakin kuat pada penyelesaian hunian permanen serta pemulihan infrastruktur pendukung.
Mendagri menegaskan penyelesaian sektor perumahan tetap menjadi bagian penting dari pemulihan menyeluruh pascabencana Sumatera yang mencakup infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pelayanan pemerintahan, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Hampir rampungnya pembayaran bantuan rumah rusak ringan dan sedang menjadi salah satu capaian, tetapi pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar untuk menyelesaikan pembangunan puluhan ribu hunian tetap yang telah diusulkan. Pemerintah daerah diminta mempercepat verifikasi data, penyediaan lahan relokasi, serta berbagai persyaratan administratif agar pembangunan tidak terhambat. BNPB dan Kementerian PKP juga terus menjalankan pembangunan sesuai pembagian tugas antara hunian in situ dan kawasan relokasi. Pemerintah menargetkan masyarakat terdampak memperoleh tempat tinggal yang aman dan layak sekaligus dapat kembali menjalankan aktivitas sosial maupun ekonomi secara normal. Dengan percepatan pembangunan yang berlangsung sejak September, penyelesaian hunian permanen di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat diharapkan terus meningkat hingga seluruh keluarga terdampak memperoleh kepastian tempat tinggal.
